Sibolga,
Jumat (16/3) Rapat Kordinasi Daerah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 Sumatera Utara Tahun 2012 dibuka resmi oleh Pahala Napitupulu selaku ketua DPD SBSI 1992 Sumatera Utara di Balai Serba Guna Kota Sibolga . Acara berlangsung selama 3 (tiga) hari mengambil tema buruh militan, cerdas dan mandiri.
RAKORDA dihadiri oleh 21 perwakilan DPC SBSI 1992 se Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan maksud mengevaluasi kerja organisasi selama 1 tahun terakhir dan selanjutnya merumuskan program-program kerja strategis jangka pendek untuk pencapaian kemajuan organisasi dan khususnya dalam meraih kesejahteraan buruh kemudian hari.
RAKORDA dihadiri oleh 21 perwakilan DPC SBSI 1992 se Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan maksud mengevaluasi kerja organisasi selama 1 tahun terakhir dan selanjutnya merumuskan program-program kerja strategis jangka pendek untuk pencapaian kemajuan organisasi dan khususnya dalam meraih kesejahteraan buruh kemudian hari.
Dalam pembukaan acara turut hadir Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga, HM. Syarfi Hutauruk dan Marudut Hutauruk. Pada kata sambutannya Wali Kota menyampaikan terima kasih kepada panitia penyelenggaraan RAKORDA SBSI 1992 Sumatera Utara Tahun 2012. untuk menjadikan Kota Sibolga sebagai tuan rumah dan Wali Kota juga menharapkan agar semua lapisan masyarakat Sumatera Utara dapat ikut membantu warga Kota Sibolga menyampaikan kepada pemerintah pusat agar infrastruktur jalan yang menghubungkan beberapa kota di kabupaten Tapanuli dapat segera diperbaiki, karena hanya dengan demikian perekonomian masyarakat dapat terbantu dan tentunya peraihan atas APBD bisa terus ditingkat kan dan tentunya juga perkembangan pariwisata Kota Sibolga dapat kembali bergairah, ujar Wali Kota.
Sementara Ketua DPD SBSI 1992 Sumatera Utara Drs. Pahala Napitupulu, BA dalam sambutannya menyatakan dengan terselenggaranya kegiatan RAKORDA dapat semakin memberikan kepastian dan kemajuan dunia usaha khusus Sumatera Utara karena dari hasil data yang ada masih banyak perusahaan belum melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku terlebih tingkat pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah daerah dirasa kurang mekasimal sehingga banyak kasus -kasus yang terjadi bersumber dari lemahnya pengawasan dari pihak terkait, bahkan dibeberapa kabupaten kota lembaga tripartiet yang sebenarnya dapat membantu meminimalkan permasalahan ditingkat daerah masih belum dibentuk
Tidak ada komentar:
Posting Komentar